Rekonsiliasi Fiskal

TEKNIK REKONSILIASI FISKAL UNTUK MENGHITUNG PPh Badan

1 Pengertian PPh Badan

PPh Badan yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima

badan usaha yang bertempat kedudukan Indonesia. Besarnya PPh yang

terutang bergantung pada jumlah besarnya laba sebelum pajak. Laba sebelum

pajak dapat diketahui secara akurat jika pembukuan yang dilakukan

oleh WP telah sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi
berlaku umum dan

UU Perpajakan.

2. Pembukuan sebagai Dasar Penghitungan Pajak

Pembukuan sebagai dasar penghitungan pajak menurut UU No.7 Tahun

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

UU No. 36 Tahun 2008, dalam pasal 16 menyebutkan bahwa salah satu cara

untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak adalah:

Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya dan beban seperti yang di-maksud

pada pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 9, dan untuk bentuk usaha tetap (BUT)

disebutkan pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa dasar yang dapat digunakan untuk

memperoleh besaran laba kena pajak (penghasilan kena pajak) adalah dengan

cara penghasilan bruto dikurangi dengan biaya dan beban, cara demikian ini

tidak lain adalah pembukuan. Dalam pembukuan ini informasi yang

terpenting untuk menghitung PPh yang terutang yaitu penghasilan dan

biaya. Proses mat-ching antara penghasilan dengan biaya terrefleksikan dalam

Laporan Perhitung-an Laba-Rugi Badan Usaha.

3. Klasifikasi Penghasilan dan Biaya

1. Penghasilan di dalam perpajakan dapat dibedakan menjadi 3

    kelompok, yaitu :

a. Penghasilan, Obyek Pajak Penghasilan

b. Penghasilan, bukan Obyek Pajak Penghasilan

c. Penghasilan Kena Pajak secara Final

2. Sedangkan biaya diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu:

a. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya

b. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya

4. Penghasilan Badan Usaha (Pasal 4 UU PPh)

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia

maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk

apapun. Dalam konteks wajib pajak badan, maka berikut ini termasuk

Pengertian penghasilan meliputi :

1. Laba Usaha

2. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta,

3. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan

                sebagai biaya

4. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

                pengembalian utang

5. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden

                dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian

                sisa hasil usaha koperasi

6. Royalty

7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

8. Keuntungan karena pembebasan utang,

9. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,

10. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,

11. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

                 dikenakan pajak.

5. Penghasilan Kena Pajak Secara Final

1. Bunga Deposito/ Tabungan, Diskonto SBI

2. Hadiah, Undian

3. Bunga Simpanan Anggota Koperasi

4. Penjualan Saham Pendiri (di luar Bursa Efek)

5. Penjualan Saham milik Perusahaan Modal Ventura

6. Penyalur, Dealer, Agen dari Produk Pertamina dan Premix

7. Penyalur, Grosir dari Terigu, Gula Pasir, Rokok

8. Penghasilan lain dari Usaha di bidang Pelayaran dan Penerbangan

                Luar Negeri

6. Penghasilan bukan Obyek Pajak

1. Bantuan atau sumbangan, dan harta hibahan yang diterima

2. Warisan

3. Harta setoran tunai sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

4. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan

    terbatas dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan

               bertempat kedudukan di Indonesia

5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan

               komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham

6. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana

7. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

               dari perusahaan pasangannya

7. Pengeluaran Yang Dapat Dibebankan Sebagai Biaya

Biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan

usaha atau kegiatan usaha dalam rangka untuk memperoleh, mendapatkan,

menagih dan memelihara penghasilan. Karena penghasilan ada yang

dikelom-pokkan sebagai penghasilan bukan obyek pajak, maka penghasilan

yang dimaksudkan dikurangi biaya ini adalah penghasilan yang merupakan

bambang kesit, 2010 halaman 3 dari 10

perpajakan, prodi akuntansi-feuii

obyek pajak, dan pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran

atau selama manfaat dari pengeluaran tersebut. Berikut pengeluaranpengeluaran

yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto, meliputi :

1. Biaya untuk mendapatkan/memperoleh, menagih dan memelihara

                penghasilan

2. Penyusutan

3. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan

                digunakan dalam perusahaan

4. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing

5. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di

                Indonesia

6. Biaya Bea-Siswa, magang dan pelatihan

8. Pengeluaran Yang Tidak Diperkenankan Mengurangi Penghasilan Bruto

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau

tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan

obyek pajak, atau pengeluaran tidak dilakukan tidak dalam batas-batas

kewajaran sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Berikut

pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan mengurangi

penghasilan bruto:

1. Pembagian Laba dalam bentuk apapun.

2. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang

                saham, sekutu/anggota

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali untuk bank,

                leasing dengan hak opsi, usaha pertambangan, dan asuransi

4. Premi asuransi yang dibayar oleh WP Orang Pribadi, kecuali dibayar

                pemberi kerja

5. Pemberian dalam bentuk natura

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak

                yang punya hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan

7. Harta yang dihibahkan, bantuan/sumbangan dan warisan

8. PPh

9. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi yang menjadi

                tanggungannya

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma dan CV

                  yang modalnya tidak terbagi atas saham

11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda di bidang perpajakan

9. Penghitungan Laba Fiskal

1. Pengertian

Laba Fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan ketentuan dan

pera-turan undang-undang perpajakan. Laba fiskal ini juga dikenal

sebagai la-ba kena pajak atau penghasilan kena pajak. Laba kena pajak

ini diguna-kan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang.

bambang kesit, 2010 halaman 4 dari 10

perpajakan, prodi akuntansi-feuii

2. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal bertujuan untuk menyesuaikan laba komersial (yaitu

laba yang dihitung menurut Prinsip Akuntansi Berlaku Umum)

dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba

fiskal. Laporan Perhi-tungan Laba-Rugi yang dibuat perusahaan

merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Prinsip

Akuntansi Berlaku Umum. Oleh karena itu agar dapat menghitung

besarnya pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus

melakukan penyesuaian laporan perhitungan rugi-la-banya tersebut

agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang

perpajakan. Langkah penyesuaian ini dilakukan dengan cara mencari

pos-pos rekening yang berbeda perlakuan antara prinsip akun-tansi

berlaku umum dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Pos-pos rekening ini yang perlu dilakukan koreksi fiskal.

3. Timbulnya Koreksi Fiskal

Hal-hal yang menimbulkan perbedaan antara Prinsip Akuntansi

Berlaku Umum dengan UU Perpajakan antara lain :

a. Perbedaan Konsep Penghasilan

   Contoh:

               (1) Deviden yang diterima oleh PT, Yayasan, Koperasi,

                    BUMN/BUMD,

               (2) Sisa Cadangan Kerugian Piutang bagi Bank, Leasing dan

                    Asuransi

b. Perbedaan Cara Pengukuran Penghasilan

    Contoh :

                Penjualan diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli

    tidak melihat apakah ada hubungan istimewa atau tidak.

c. Perbedaan Konsep Biaya

                Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah semua

    pengorbanan ekonomis dalam rangka memperoleh barang dan

    jasa. Tidak terbatas hanya biaya untuk mendapatakan, menagih

   dan memelihara penghasilan saja. Singkatnya, biaya menurut pajak

   adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada kaitan langsung dengan

   perolehan penghasilan

d. Perbedaan Cara Pengukuran Biaya

              Sama dengan cara pengukuran penghasilan, jika ada transaksi yang

    tidak wajar karena hubungan istimewa maka transaksi tersebut

    harus dikoreksi.

e. Perbedaan Cara Pembebanan atau Alokasi Biaya

   Contoh :

              (1) Penyusutan, hanya metode Garis Lurus dan Saldo Menurun

                   dengan tarif yang telah ditentukan.

              (2) Pengakuan Kerugian Piutang hanya menggunakan metode

                    langsung

              (3) Penilaian Persediaan hanya menggunakan metode rata-rata dan

                    FIFO

f. Adanya penghasilan yang kena pajak penghasilan secara final.

             Penghasilan yang dikenakan pajak secara final berarti telah

   diperhitungkan pajak penghasilannya sehingga tidak perlu

   diperhitungkan lagi dalam menghitung pajak penghasilan di akhir

   tahun maka harus dikeluarkan dari laporan perhitungan laba-rugi

4. Jenis Koreksi Fiskal

    a. Koreksi Fiskal Positif

        Koreksi Fiskal Positif (FKP) adalah koreksi fiskal yang menambah

        besarnya laba kena pajak.

    b. Koreksi Fiskal Negatif

        Koreksi Fiskal Negatif (FKN) adalah koreksi fiskal yang

        mengurangi laba kena pajak

5. Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal

    No Nama Koreksi Fiskal

    Rekening

    Lap.Keu.Komersial Positif Negatis

    Lap.Keu.Fiskal

6. Contoh Kasus

PT. MICHELIN Tbk (Terbuka) yang berdiri 1 Januari 2005 berusaha di

bidang pertenunan. Berikut ini laporan laba-rugi yang berakhir 31

Desember 2009 :

PT. MICHELIN Tbk (Terbuka)

Laporan Perhitungan Laba-rugi

per 31 Desember 2009

Penjualan                                                                               Rp. 765.300.000,00

HPP                                                                                     (Rp. 450.000.000,00)

Laba Kotor                                                                            Rp. 315.300.000,00

Total Biaya Usaha                                                                 (Rp. 212.900.000,00)

Laba Sebelum Pajak                                                              Rp. 102.400.000,00

Pajak Penghasilan                                                                 (Rp    13.220.000,00)

Laba Setelah Pajak                                                                Rp    89.180.000,00

Total Biaya Usaha tersebut terdiri dari :

a. Gaji karyawan                                  Rp. 120.000.000,00

b. Penyusutan mesin                             Rp.   10.000.000,00

c. Penyusutan gedung                           Rp.   25.000.000,00

d. Penyusutan tanah                             Rp.      2.000.000,00

e. Biaya pengeluaran saham                  Rp.        500.000,00

f. Premi asuransi kebakaran                  Rp.        200.000,00

g. Sumbangan korban Merapi               Rp.        100.000,00

h. Piutang ragu- ragu                             Rp.        500.000,00

i. Cadangan umum                                Rp.   20.000.000,00

j. Deviden yang dibayar                        Rp.   30.000.000,00

k. PPh Pasal 25 yang dibayar               Rp.     4.600.000,00

Total Biaya Usaha                                             Rp. 212.900.000                                                                                                                                    

Informasi Tambahan:

1) Dalam jumlah gaji karyawan sebesar Rp. 120.000.000,00 termasuk

    juga pengeluaran pribadi direktur utama sebesar Rp. 150.000,00

    sebulan untuk biaya sopir dan iuran asuransi kecelakaan dan

    kematian karyawan Rp. 10.000.000,00 dan beras yang dibagikan

    kepada karyawan Rp. 2.000.000,00

2) Hasil stock opname ditemukan nilai persediaan akhir lebih tinggi

    Rp 50.000.000,00 dari nilai yang dilaporkan dalam laporan rugilaba.

3) Harga perolehan mesin adalah Rp. 50.000.000,00 dan disusutkan

    setahun 20% (metode saldo menurun), mesin tersebut memiliki

    masa manfaat 4 tahun

4) Gedung dengan harga perolehan Rp. 250.000.000,00 disusutkan

     sebesar 10% setahun (metode garis lurus)

5) Tanah disusutkan 2% setahun (metode garis lurus)

6) Piutang ragu-ragu dihapuskan karena yang bersangkutan ternyata

     telah mening-galkan Indonesia untuk selamanya tanpa diketahui

     alamatnya

7) Cadangan umum adalah penyisihan laba untuk tujuan umum

    (merupakan pem-bentukan cadangan).

Diminta : Buatlah laporan rekonsiliasi fiskal, dan hitunglah PPh 
yang masih harus dibayar.

(a) Buatlah kertas kerja koreksi untuk menghitung laba-rugi fiskal PT.

     MICHELIN Tbk per 31 Desember 2009!

(b) Tentukan besarnya PPh yang terutang dan PPh yang masih harus

     dibayar oleh PT. MICHELIN Tbk untuk masa pajak 2009!

7. Penyelesaian

    Penjelasan :

    a. Dalam jumlah gaji karyawan sebesar Rp. 120.000.000,00 termasuk juga

        pengeluaran pribadi direktur utama sebesar Rp. 150.000,00 sebulan

        untuk biaya sopir dan iuran asuransi kecelakaan dan kematian

        karyawan Rp. 10.000.000,00 dan beras yang dibagikan kepada

        karyawan Rp. 2.000.000,00

        Analisis :
Karena Rp 150.000,00 merupakan pengeluaran pribadi, maka tidak boleh
dikurangkan terhadap penghasilan bruto perusahaan,sehingga dalam satu

tahun (Rp 150.000,00 X 12 bln) jumlahnya Rp 1.800.000,00. Demikian pula

untuk iuran asuransi kecelakaan dan kematian karyawan yang dibayar oleh

karyawan Rp 10.000.000,00 juga tidak boleh dikurangkan terhadap

penghasilan bruto perusahaan. Adapun beras yang dibagikan kepada
karyawan termasuk natura sehingga tdk boleh dikurangkan terhadap
penghasilan bruto perusahaan. Total koreksi sejumlah Rp 13.800.000,00

harus dikoreksi fiscal positif karena koreksi ini mengakibatkan laba kena

pajaknya meningkat.

b. Hasil stock opname ditemukan nilai persediaan akhir lebih tinggi
    Rp 50.000.000,00 dari nilai yang ada dalam laporan rugi-laba.

Analisis :

Stock opname merupakan cara penghitungan persediaan akhir secara fisik

atau secara langsung. Nilai persediaan akhir ini berpengaruh pada nilai harga

pokok penjualan. Jika hasil stock opname ditemukan nilai persediaan akhir

lebih tinggi Rp 50.000.000,00 dari nilai yang dilaporkan dalam laporan rugilaba,

maka nilai persediaan akhir tersebut perlu dikoreksi agar sesuai dengan

nilai persediaan akhir sesungguhnya. Akibatnya harga pokok penjualan juga

perlu dikoreksi, jika nilai perse-diaan akhir naik sebesar Rp 50.000.000,00,

maka harga pokok penjualan-nya akan turun Rp 50.000.000,00. Turunnya

harga pokok penjualan ini berakibat naiknya laba kotor atau laba kena pajak,

maka koreksi sebesar Rp 50.000.000,00 ini disebut koreksi fiscal positif.

c. Harga perolehan mesin adalah Rp. 50.000.000,00 dan disusutkan

setahun 20% (metode saldo menurun), mesin tersebut memiliki masa

manfaat 4 tahun.

Analisis :

Penyusutan merupakan cara penghitungan manfaat ekonomis dinikmati atau

terpakai selama satu tahun. Nilai penyusutan ini akan mempengaruhi nilai

ekonomis dari mesin tersebut. Peraturan Perpajakan menetapkan bahwa tarif

penyusutan untuk harta tetap yang disusutkan dengan metode saldo

menurun sebesar 50% dari harga perolehannnya. Dengan demikian, wajib

pajak dalam melakukan penyusutan harta tetapnya ini kurang 30%, sehingga

besarnya penyusutan mesin ini perlu ditambah atau dikoreksi sebesar 30%

dari harga perolehannya yaitu 30% X Rp 50.000.000 atau Rp 15.000.000,00.

Karena adanya penambahan biaya penyusutan ini, biaya penyusutannya

menjadi lebih besar atau naik sebesar Rp 15.000.000,00. Hal ini menjadikan

turunnya laba kena pajak sebesar Rp 15.000.000,00 juga maka koreksi

fiskalnya disebut koreksi fiskal negatif.

d. Gedung dengan harga perolehan Rp. 250.000.000,00 disusutkan

sebesar 10% setahun (metode garis lurus)

Analisis :

Peraturan Perpajakan mengklasifikasikan bangunan menjadi bangunan

permanen dan bangunan tidak permanen. Besarnya tarif penyusutan untuk

bangunan permanen sebesar 5% dan bangunan tidak permanen sebesar 10%

dari harga perolehannya. Karena gedung merupakan bangunan permanen,

maka tarifnya 5% X Rp 250.000.000,00, sehingga besarnya penyusutan

bukan Rp 25.000.000,00 tetapi Rp 12.500.000,00. Oleh karena itu biaya

penyusutan gedung perlu dikoreksi menjadi Rp 12.500.000,00, atau biayanya

turun Rp 12.500.000,00. Turunnya biaya penyusutan ini berakibat naiknya

laba kotor atau laba kena pajak, maka koreksi sebesar Rp 12.500.000,00 ini

disebut koreksi fiskal positif.

e. Tanah disusutkan 2% setahun (metode garis lurus)

Analisis :

Tanah, dalam UU Perpajakan tidak boleh disusutkan, kecuali tanah yang

digunakan produksi, misal untuk pembuatan batu bata, genting, gerabah dan

sejenisnya. Tidak berlaku jika tanah yang digunakan untuk memproduksi

batu-bata, genting dan sejenisnya tersebut dari hasil membeli. Dengan

demikian, penyusutan atas tanah ini harus dikoreksi atau harus dikeluarkan

dari cara penghitungan laba kena pajak. Akibat koreksi terhadap biaya

penyusutan tanah ini, maka laba kena pajaknya akan naik sebesar

penghapusan biaya penyusutan tanah tersebut, maka koreksi fiscal ata biaya

penyusutan tanah sebesar Rp 2.000.000,00 ini disebut koreksi fiscal positif.

f. Piutang ragu-ragu dihapuskan karena yang bersangkutan ternyata

telah meninggalkan Indonesia untuk selamanya tanpa diketahui

alamatnya

Analisis :

Metode penghapusan piutang, dalam akuntansi ada 2 (dua) yaitu metode

indirect (tidak langsung) dan metode direct (langsung). Metode Indirect,

penghapusan piutang menggunakan cara taksiran terhadap piutang yang

telah melebihi waktu tagihannya. Semakin lama umur tagihan piutang maka

dimungkinkan semakin kecil tingkat tertagihnya. Piutang yang tidak

dimungkinkan ditagih dianggap sebagai Kerugian Piutang, sehingga cara ini

dikenal sebagai metode Cadangan Kerugian Piutang. Adapun metode direct,

penghapusan piutang jika benar-benar telah tidak dapat ditagih secara riil,

tidak berdasar taksiran. UU Perpajakan menggunakan metode langsung ini,

untuk menghapuskan piutang yang tidak tertagih. Pada kasus ini, maka

piutang ragu-ragu ini dapat diklasifikasikan sebagai piutang yang tidak dapat

ditagih secara riil, sehingga telah sesuai dengan aturan perpajakan dan dapat

diperlakukan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung laba kena

pajak. Dengan demikian dalam hal ini tidak terjadi koreksi fiskal.

 

g. Cadangan umum adalah penyisihan laba untuk tujuan umum

(merupakan pem-bentukan cadangan).

Analisis :

Segala macam dan jenis pembentukan cadangan tidak diperkenankan dalam

perpajakan maka cadangan umum ini harus dikoreksi atau dikeluarkan dari

unsur pengurang penghasilan. Karena cadangan sifatnya mengurangi laba

kena pajak maka adanya koreksi terhadap cadangan umum ini maka laba kena

pajak menjadi bertambah maka koreksinya disebut koreksi fiskal positif.

h. Sumbangan korban merapi

Analisis :

Segala macam dan jenis sumbangan tidak diperkenankan dalam perpajakan

kecuali sumbangan yang diatur secara resmi oleh Pemerintah melalui peraturan

pemerintah misal sumbangan GNOT, PMI dan sejenisnya. Sumbangan

korban merapi ini tidak dapat dikategorikan dalam jenis ini, maka harus

dikoreksi atau dikeluarkan dari unsur pengurang penghasilan ( mengurangi

laba kena pajak), sehingga adanya koreksi terhadap sumbangan korban merapi

ini, laba kena pajak menjadi ber-tambah maka koreksinya disebut koreksi fiskal

positif.

i. Deviden yang dibayar

Analisis :

Segala macam pembayaran deviden dalam perpajakan tidak diperkenakan

mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung laba kena pajak, sehingga

perlu dilakukan koreksi. Akibatnya laba kena pajak akan bertambah, maka

koreksinya disebut koreksi fiskal positif.

j. PPh Pasal 25

Analisis :

Segala macam dan jenis pajak penghasilan serta sanksi perpajakannya tidak

diperkenankan mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung laba kena

pajak maka adanya koreksi terhadap pajak penghasilan pasal 25 (PPh Pasal

25) ini laba kena pajak menjadi bertambah sehingga koreksinya disebut

koreksi fiskal positif.

                     KERTAS KERJA REKONSILIASI FISKAL

                                            PT.BROTHERS

No   Keterangan                 LK.Komersial     KFP              KFN                     LK.Fiskal

1   Penghasilan Usaha

2   Penjualan                       765,300,000                                                               765,300,000

3   HPP                               (450,000,000)      50,000,000                                     (400,000,000)

4   Laba Kotor                    315,300,000       50,000,000                                       365,300,000

5   Pengeluaran Usaha

6   Gaji Karyawan             (120,000,000)      13,800,000                                     (106,200,000)

7   Peny.Mesin                   (10,000,000)                                (15,000,000)           (25,000,000)

8   Peny.Gedung                 (25,000,000)      12,500,000                                       (12,500,000)

9   Peny.Tanah                      (2,000,000)                                                                  2,000,000 -

10 B.Penerbitan Saham          (500,000)                                                                   ( 500,000)

11 Premi Ass.Kebakaran       (200,000)                                                                    ( 200,000)

12 Sumbangan                         (100,000)                                                                     100,000 -

13 Piutang Ragu-ragu             (500,000)                                                                   (500,000)

14 Cad.Umum                      (20,000,000)                                                                20.000,000 -

15 Deviden yg dibayar       (30,000,000)                                                                30,000,000 -

16 PPh yg dibayar                 (4,600,000)                                                                  4,600,000 -

17 Total P.Usaha                (212,900,000)      83,000,000      (15,000,000)          (144,900,000)

18 Laba Sblm Pajak             102,400,000      133,000,000      (15,000,000)           220,400,000

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang :

28% X Rp 220.400.000,00 = Rp 61.712.000,00

Rp 61.712.000,00

PPh Pasal 25 yang dibayar (Rp 4.600.000,00)

PPh yang masih harus dibayar Rp 57.112.000,00